Komisi VI DPR Sesalkan Kenaikan BBM

21-11-2014 / KOMISI VI

Pimpinan Komisi VI DPR RI sangat menyesalkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Kenaikan ini dinilai tidak tepat di saat harga minyak dunia sedang turun dan pertumbuhan ekonomi sedang melambat. Dampak ikutannya, inflasi ikut meningkat tajam, sehingga mengoreksi angka pertumbuhan.

Demikian penegasan Pimpinan Komisi VI DPR RI dalam jumpa persnya di ruang rapat Komisi VI, Jumat (21/11). Hadir dalam jumpa pers tersebut, Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) dan tiga wakilnya masing-masing Azam Azman (F-PD), Heri Gunawan (F-Gerindra), dan Dodi Alex Noerdin (F-PG). Kebijakan ini, kata Hafisz, akan menaikkan angka kemiskinan sesuai data BPS sebesar 29 juta rakyat miskin dan berpotensi bertambah menjadi 40 juta dari 70 juta rakyat rentan miskin.

Hal yang paling disorot oleh Pimpinan Komisi VI, dampaknya terhadap dunia industri. Dalam rilisnya disebutkan, kenaikan harga BBM menyebabkan harga bahan baku industri dan distribusinya mengalami kenaikan. “Sektor perindustrian diperkirakan akan memperoleh tekanan pada biaya produksi dan operasional, termasuk kenaikan gaji. Dampak paling besar pula dialami industri kecil yang selama ini masih menggunakan BBM bersubsidi,” papar Heri Gunawan.

Dalam rilis yang dibacakan bergantian oleh Pimpinan Komisi VI, disebutkan bahwa pendapatan para pelaku UKM terus merosot. Pelaku UKM juga akan mengurangi pekerjanya untuk mengurangi beban operasional produksinya. “Tercatat pada tahun 2013 jumlah UKM di Indonesia sebanyak 54 juta dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 101 juta. Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi maka jumlah tenaga kerja tersebut terancam akan menjadi penganggur,” kata Dodi Alex Noerdin.

Sedangkan di sektor perdagangan, dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya volume perdagangan dalam negeri, lantaran Sembilan bahan kebutuhan pokok ikut naik. “Kami akan meminta penjelasan dari pemerintah atas semua masalah ini. Asumsi-asumsi apa saja yang digunakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dan langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi inflasi,” ujar Hafisz. (mh), foto : andri/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...